Politik & PemerintahanSorotan

Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Ngeluruk Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, KPK Segera Periksa Anggaran Hibah

Avatar photo
×

Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat Ngeluruk Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, KPK Segera Periksa Anggaran Hibah

Sebarkan artikel ini

SURABAYA, Pilarpos.id – Aliansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) Madura melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur, aksi kali ini menuntut agar semua hibah Gubernur yang masuk ke Madura segera ditindak lanjuti karena diduga ada indikasi fiktif tidak profesional.

Munurut Zaini Wer-wer ketua komunitas monitoring dan advokasi (KOMAD) yang  merupakan presiden forum NGO Madura Bersama Musfik inthegenk jakajatim melakukan aksi demonstrasi untuk memberikan dukungan kepada KPK serta aparat penegak hukum di semua wilayah masing masing. Mereka dalam orasinya menuntut agar angaran hibah gubernur jangan di jadikan lahan memperkaya diri serta kelompoknya dan jangan di jadikan alat politik mereka juga menuntut seret gubernur Jatim dan segera periksa dengan membawa beberapa tuntutan.

1.Kpk segera periksa gubernur jawatimur terkait realisasi hibah gubernur sejek tahun 2019-2022.
2.Gubernur jawatimur selaku pemangku kebijakan mustahil jika tidak cawe cawe dengan dana hibah yang saat ini lagi ber masalah.
3.Kpk jangan tebang pilih dalam melakukan penegakan hukum karena dana hibah provinsi Jawa timur di cairkan melalui SK gubernur sebelum masuk ke rekening pokmas atau pun ke tiap tiap lembaga.
4.Kpk segera selidiki aliran dana hibah gubernur (HG) yang di tengerai di jual belikan dan tebang pilih ke pada lembaga,yayasan,kelompok dan lain lain yang bukan pendukungnya.

BACA JUGA :  Berkolaborasi Dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Surabaya, Polda Jatim Akan Menggelar Operasi Bibir Sumbing Dan Katarak

Sementara rincian dana hibah sejak kepemimpinan Khofifah dan Emil dari tahun 2019 Sebesar Rp 8.897.604.957.124,00 pasca P-APBD. Tahun 2020 Sebesar Rp 10.080.713.190.142,00 pasca P -APBD. Tahun 2021 Sebesar Rp 9.259.050.002.270,00 pasca P-APBD  Tahun 2022 Sebesar Rp 9.402.180.000.000,00 pasca P-APBD, di tambah lagi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 3.704.144.127.678,00 Rancangan KUA-PPAS 2023.

BACA JUGA : 

Dalam pelaksanaan aksi kali ini ikut memantau jalannya aksi demonstrasi di depan kantor gedung Gubernur Jawa Timur terlihat dari beberapa anggota kepolisian dan TNI untuk menjaga jalannya aksi tersebut agar tetap aman terkendali dan kondusif. Sampek berita ini di naikan tidak ada satupun perwakilan dari Gubernur ataupun dari ibu Gubernur menemui massa aksi.

Musfik inthegenk selaku korlap aksi terus melakukan orasi secara bergantian menyampaikan aspirasi serta temuan temuan di lapangan tapi sayangnya ibu gubernur tidak menemui massa aksi demonstrasi.

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks