PAMEKASAN, Pilarpos.id – Tunggakan pajak kendaraan dinas Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, sebanyak 914 tidak kunjung terbayarkan. Hal tersebut menuai beberapa respon dari berbagai kalangan masyarakat, khususnya aktifis di Kabupaten Pamekasan. Jumat (17/03/23 )
Diketahui Kamis 09 Maret 2023 Forum NGO Madura menggelar aksi didepan kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, terkait dugaan kelalaian Bupati Pamekasan terhadap seluruh Instansi yang tidak bayar pajak kendaraan dari tahun 2017 sampai 2023.
Sebelumnya Forum NGO Madura juga melakukan penggalangan koin disepanjang jalan Arek Lancor Kabupaten Pamekasan, untuk diserahkan kepada pemerintah guna meringankan beban pemerintah sehingga pajak kendaraan terbayarkan.
” Saya menyesalkan atas kelalaian dari Pemkab Pamekasan yang tidak taat bayar pajak kendaraan Dinas, ini bukan lagi lalai tapi karena dari Bupati Pamekasan sendiri tidak memberikan sangsi apapun kepada tiap OPD yang tidak taat bayar pajak sejak 2017-2023, maklum karena bupati sibuk cari piala penghargaan pencitraan dan seterusnya,” Sindir Zaini Wer Wer.
Ditanya soal langkah tindak lanjut pasca aksi demontrasi, Korlap aksi menyampaikan ke awak media bahwa hal tersebut sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Pamekasan pada hari Senin, 13 Maret 2023.
” Kami sudah melaporkan ke pihak yang ber wajib karena kami duga ada tindakan melawan hukum disitu, seperti dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan atau menggelapkan uang negara yang di peruntukkan untuk bayar pajak dan biaya pemeliharaan perawatan kendaraan dinas. Sehingga dengan demikian biarkan pihak yang berwenang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan harapan ada sangsi dan pengembalian uang negara yang kami duga masuk pada kantong pribadi mereka masing masing agar di kembalikan dan di sangsi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,”Ujar Wer Wer sapaan akrabnya.
Sementara itu, Fatah Jasin Wakil Bupati Pamekasan merespon atas keterlambatan dinas dalam membayar pajak kendaraan. Bahkan pihaknya meminta agar seluruh instansi segera menyelesaikan tunggakan pajak.
“Saya kira pada saatnya semua akan diselesaikan. Masing-masing dinas mempunyai anggaran, ini hanya keterlambatan dan menyangkut teknis saja,” kata Fatah Jasin kepada wartawan.
