SAMPANG, Pilarpos.id – Setelah melakukan audiensi ke BRI pada Senin (10/06/2024) terkait dugaan bobroknya pelayanan yang diberikan BRI Kabupaten Sampang kepada KPM BPNT, kini pada Kamis (20/06/2024) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Madura Development Watch (MDW) kembali melakukan audiensi ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sabtu, (22/06/2024).
Pasalnya, audiensi itu dilakukan karena Dinas Sosial dinilai tidak maksimal melayani KPM BPNT dan bantuan sosial (Bansos) di Kota Bahari masih amburadul.
Selain itu, MDW juga membahas kejelasan pendamping BPNT serta oknum Dinsos yang diduga memonopoli aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG).
Buradi Sekretaris MDW menyampaikan, audiensi ini merupakan kelanjutan dari audiensi kami ke BRI pada Senin, 10 Juni 2024. Sebab banyak KPM Bansos yang mengadu ke MDW, kalau Dinas Sosial tidak maksimal melayani KPM BPNT serta Pendamping BPNT tidak jelas.
“KPM BPNT bingung mau koordinasi dengan siapa ketika ada permasalahan. Anehnya, ketika kami bertanya kepada TKSK yang awalnya menjadi pendamping program BPNT, mengatakan bahwa mereka sudah tidak sebagai pendamping BPNT. Begitupun ketika bertanya ke pendamping PKH mereka mengatakan bahwa dirinya juga mengaku diminta untuk fokus ke program PKH,” ujarnya.
Parahnya lagi, tutur Buradi, ketika ada KPM ingin melakukan pengecekan ke Dinas Sosial terkait bantuan BPNT-nya melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), tidak dilayani secara maksimal.
“Dan terkesan aplikasi SIKS-NG ini dimonopoli oleh oknum Dinsos yang diduga ingin melindungi mafia bansos di bawah ketiaknya,” tutur Buradi dengan tegas.
“Dinas Sosial terkesan membiarkan permasalahan ini, khususnya BPNT berlarut-larut tanpa solusi,” tandasnya.
Sementara, Edi Subinto Kepala Dinsos PPPA Sampang menyampaikan, pihaknya tidak punya kewenangan terkait BPNT. Bahkan kata dia, meminta data saja tidak diberi oleh lembaga penyalur.
“Karena memang regulasi dari Kementerian terkait permasalahan tersebut, khususnya pendamping BPNT tidak jelas. Namun kami, akan mencari solusi untuk bisa memberikan pelayanan yang baik dan mudah terhadap KPM BPNT,” ujarnya dalam forum audiensi.
Terkait pelayanan, lanjut dia, yang dilaporkan ke dirinya baik-baik saja. Jika ada pelayanan yang seperti itu, pihaknya akan konfirmasi ke Sugik operator SIKS-NG.
“Pelayanan di Dinsos ini menjadi sensi khusus ke saya, kami akan konfirmasi ke Sugik,” Pungkasnya.
