PAMEKASAN, Pilarpos.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Sumedengan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, kecipratan program Bantuan Keuangan (BK) TA 2024 dari Pemprov Jatim sebesar Rp350 juta untuk kegiatan proyek pembangunan pengaspalan jalan, saat ini proyek tersebut dalam tahap pengerjaan. Rabu, (25/12/2024).
Akan tetapi, proyek pengaspalan jalan yang dikerjakan di Jalan Asta Rabah Desa Sumedengan itu, ditemukan beberapa kejanggalan karena diduga di pihak ketigakan bukan dikelola oleh Pemdes setempat.
Hal itu terungkap saat media ini bersama Hasbul Ketua Investigasi LSM Maung Kabupaten Pamekasan melakukan klarifikasi kepada M Buyanto PJ Kades Desa Sumedengan, Kecamatan Pademawu, di kantor Balai Desa setempat perihal proyek pengaspalan jalan tersebut.
M. Buyanto, PJ Kades Sumedengan, Kecamatan Pademawu mengatakan bahwa kegiatan proyek pembangunan pengaspalan jalan dikerjakan oleh pihak luar desa. Padahal, seharusnya dikerjakan oleh pihak Pemdes karena anggaran masuk ke Rekening Desa.
“Saya tidak tau mas kalau ada kegiatan proyek pengaspalan jalan dari BK di Desa Sumedengan karena Saya PJ disini. Terus sepertinya terjadi MOU sebelumnya. Itu yang mengerjakan adalah oknum inisial A, Orang luar mas, bukan orang desa disini. Dan anggaranya 350 juta memang betul,” kata PJ Kades Sumedengan di Balai Desa. Selasa, (24/12/2024).
Salain itu, saat media pilarpos.id monitoring kelokasi pada Selasa (24/12/2024) kegiatan fisik pengaspalan jalan tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi. Sebab, terlihat pada pemasangan batu dan cairan aspalnya diduga tak sesuai juknis. Sehingga proyek pengaspalan jalan di Desa Sumedangan itu diduga asal jadi.
Hal itu mendapat kritikan keras dari Hasbul Ketua investigasi LSM Maung yang secara profesional klarifikasi di kantor balai Desa Sumedengan hanya ingin memastikan kegiatan tersebut dikerjakan dengan baik dan benar serta tata cara pengelolaan anggaran dari pemdes dan sistem pekerjaanya.
Ternyata, sangat berbeda realisasinya dilapangan. Menurutnya, semua itu dugaan kuat tidak sesuai dengan regulasi dari pemerintah pemprov Jatim. Dari hal itu, LSM maung akan melaporkan ke APH dengan beberapa bukti secara administratif dan bukti fisik dilapangan untuk menguatkan unsur pidana tipikor.
“Setelah saya klarifikasi dan cek kelapangan mas, saya minta di dampingi oleh Kasun dilapangan banyak hal ditemukan pada pengerjaan pembangunan jalan aspal tersebut tidak optimal serta diduga sarat menjadi sarang korupsi,” Imbuhnya.
Harapan Ketua investigasi LSM Maung Kepada pemerintah pemprov Jatim melalui instansi pemerintah untuk dilakukan audit dan monitoring untuk klarifikasi dengan adanya dugaan kuat di lapangan.
Penulis: Sukari
Editor: Amir Sholeh
Publisher: Redaksi
