SAMPANG, Pilarpos.id – Ribuan massa tergabung dalam Aliansi Banyuates Tangguh menggelar aksi demontrasi dengan tema “Sampang Madura Gelap” di depan kantor Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Rabu, (09/04/2025).
Massa aksi yang berasal dari 20 desa di Banyuates itu datang ke kantor kecamatan Banyuates membawa empat tuntutan yakni:
1. Laksanakan Pemilihan Kepala Desa 2025 di 143 di Kabupaten Sampang
2. APH Usut Tuntas Sindikat Jual Beli Jabatan Pj Kades di
Kecamatan Banyuates
3. Kembalikan dan Aktifkan Kembali Pj Kades Yang Sudah Diganti dan Cabut SK Pergantian PJ Yang Baru di SK dan Tidak Ada Lagi Pergantian Pj Kades Kedepannya.
4. Camat Banyuates Harus Bertanggung Jawab, Hengkang Pak Camat Dari Kecamatan Banyuates.
Saat aksi digelar, pendemo tersebut juga memutar lagu “Bayar Bayar Bupati yang menggambarkan kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Bupati Slamet Junaidi yang diduga memperjual belikan jabatan Pj Kades di wilayah kecamatan Banyuates.
Pantauan media Pilarpos.id, massa aksi memblokade jalan dengan menggunakan barikade. Pendemo juga membakar ban bekas di depan kantor kecamatan. Mereka menuntut agar Camat Banyuates Fajar Sidik, Plt Kepala DPMD Sampang Sudarmanta dan Bupati Sampang Slamet Junaidi menemui massa aksi.
Koordinator aksi demo, Hanafi mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Aliansi Banyuates Tangguh ingin menyampaikan aspirasi dan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang.
“Kami meminta Pemkab jangan asal ganti Penjabat (Pj) Kepala desa. Pergantian Pj kades di kecamatan Banyuates yang dilakukan beberapa waktu lalu melabrak Perbup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,” kata Hanafi dalam orasinya.
“Pergantian Pj kades yang serampangan menimbulkan keresahan hingga desa tidak kondusif,” tambahnya.
Pihaknya juga menuntut Pilkades 2025 harus segera digelar. Sebab, penundaan Pilkades membuat desa di kabupaten amburadul. Sejak 2021 Pilkades di Sampang ditunda selama itu juga ada 143 dipimpin Pj Kades.
“Kami menuntut Pilkades 2025 segera digelar. Jangan ditunda-tunda lagi, tidak ada alasan lagi untuk ditunda karena selama dipimpin Pj program di desa menjadi amburadul karena Pj Kades tidak punya kuasa penuh, mereka hanya menjadi boneka. Kepemimpinan Pj justru membuka celah korupsi pengelolaan dana desa (DD),” paparnya.
Sementara itu, Sudarmanta, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang kepada ribuan massa aksi mengatakan bahwa Pilkades akan digelar secara serentak tahun 2027, pemerintah tidak mau menggelar Pilkades eceran.
“Pemerintah daerah akan menggelar Pilkades seluruhnya tidak ada Pilkades eceran. Kami sudah konsultasi dengan Kemendagri bahwa Pilkades akan digelar seluruhnya secara serentak 180 desa bukan eceran,” kata Sudarmanta saat menemui aksi massa.
Namun perlu diketahui, jawaban dari Sudarmanta tersebut rupanya tidak membuat para aksi demo merasa puas. Akan tetapi, malah memancing emosi masyarakat. Sebab, terlihat Sudarmanta dibawa ke dalam kantor Kecamatan Banyuates oleh Kapolres Sampang AKBP Hartono, untuk menghindari segala kemungkinan yang tidak diinginkan.
Sehingga terpantau, aksi demontrasi soal pergantian Pj Kades yang dinilai oleh pendemo tidak sesuai prosedural dan menuntut Pilkades tahun 2025 harus dilaksanakan itu sempat ricuh dan terjadi aksi saling dorong mendorong antara pihak kepolisian dan masyarakat. Kejadian itu dikarenakan massa aksi kecewa dengan jawaban Sudarmanta.
Penulis: Agus Junaidi
Editor: Amir Sholeh
Publisher: Redaksi
