SURABAYA, Pilarpos.id – Forum NGO Madura Pamekasan Melakukan Aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur dan di lanjutkan ke Polda Jatim Jl. Ahmad Yani No.116, Gayungan, Kecamatan. Wonocolo, Kota Surabaya,Senin 13/02/2023.
Aksi massa menuntut agar semua dana hibah yang masuk ke Madura segera di tindak lanjuti karena ada indikasi fiktif tidak profesional dan bahkan dengan dugaan melawan hukum dalam pelaksanaannya.
Korlap Aksi Zaini Wer-wer Selaku Presiden forum NGO Madura menyampaikan aksi ini kesekian kalinya dilakukan demi memberikan dukungan kepada KPK dan Polda Jatim selain meng Evaluasi kinerja dari anggota DPRD provJatim agar membenah dan memperbaiki diri.
Sementara korlap dan orator Aksi lainnya menuntut kepada Polda jatim dan KPK karena hampir Semua dana hibah dari tahun 2020 2021, 2022 tidak jelas bahkan syarat penyimpangan ketika ditelisik sekitar ada 1 triliun lebih hibah yang masuk ke wilayah madura,
Pasca OTT KPK Salah satu pimpinan DPRD Provinsi jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak dan Tiga tersangka lainnya dengan menyita uang 5 miliar rupiah KPK tetap konsisten dalam mengembangkan kasus OTT tersebut, teriak salah satu orator Tosan dan Rahem.
Sementara dalam aksi tersebut di temuin oleh PNS dari perwakilan sekretariat tapi tidak lama kemudian di usir dan di suruh masuk karena di anggap bukan kapasitasnya menjawab dari bentuk klarifikasi dan temuan dari kami ungkap salah seorang orator.
Kami Forum NGO MADURA mendesak agar
1. KPK ATAU POLDA JATIM dan APH di wilayah masing masing Segera usut tuntas semua dana hibah yang masuk ke madura sejak 2020, 2021, 2022 khususnya di Pamekasan,
2. Segera selidikin semua hibah yang mengalir dari fraksi partai DEMOKRAT, Parta PDIP, Partai Gerindra, Parta PKB dan Nasdem,
3. KPK Segera Memanggil semua Dewan Dapil Madura Yang terlibat dalam jual beli hibah provinsi Jawa timur di tiap tiap korlap pokmas
4.KPK & POLDA JATIM Segera Proses (HG) Hibah Gubernur yang selama ini tidak jelas dan tidak transparan dalam realisasinya terindikasi fiktif tidak sesuai dengan aturan bahkan cendrung praktik melawan hukum
5. APARAT PENEGAK HUM (APH) dari tiap tiap wilayah masing masing Segera ambil langkah Taktis dalam menangani hibah yang salama ini hanya dijadikan tempat pencucian uang Di MADURA
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa timur segera mundur dari jabatannya
7. Segera publikasikan proses penyelidikan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHC-HT) tahun anggaran 2021 yang telah di tanganin Polda Jatim,kalau Kejari pamekasan mampu melahirkan 1 tersangka dari dinas Kominfo masak sekelas Polda tidak mampu?
Sementara Korlap Abu Sidik (Kak Songot) dalam orasinya di depan Mapolda Jatim berteriak dengan lantang dan keras kalau penyidik POLDA Jatim main-main dalam kasus ini dan tidak menjadikan tersangka Bupati Pamekasan dia akan balik lagi ke Mapolda JATIM.
Masih kata abu Sidik dia berjuang melawan bupati pamekasan dengan seorang diri tanpa ada yang membantunya dan menuntut haknya bukan jabatan dari bupati melainkan hak kami sebagai ASN kabupaten pamekasan dan rela nyawa taruhannya.
“Tentunya saudara bertanya-tanya mana Asn lainnya kok gak ikut aku (abu sidik) mereka semuanya diam seribu bahasa karena Bupati punya kekuasaan dia takut lapar dan di pindah ke pantura, lain dengan saya sekali berjuang tak akan mundur sampai titik darah penghabisan”. katanya.
Abu Sidik dalam orasinya juga meminta keadilan yang seadil adilnya soalnya sudah satu tahun menungggu itu bukan waktu yang gak cukup lama dan seumpama penyidik POLDA Jatim main-main dalam kasus TPP yang saya laporkan kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum yang lebih tinggi.
Sementara di depan kantor mapolda jawatimur di temui langsung oleh Dirkrimsus bersama Kasubdit Tipikor dan jajarannya menyampaikan di depan para demonstran akan mengawal sampai tuntas persoalan ini dan kami terus ber upaya sesuai dengan ketentuan dan kewenangan kami. Saudara jangan khawatir kami bekerja sesuai dengan koridor yang ada dan Kalo ada anggota kami yang nakal atau 86 segera laporkan ke kami.
