Berita Terbaru

APMI Desak APH Usut Dugaan Penyelundupan Kendaraan Ilegal Ke Timor Leste

Avatar photo
×

APMI Desak APH Usut Dugaan Penyelundupan Kendaraan Ilegal Ke Timor Leste

Sebarkan artikel ini

Surabaya, Pilarpos.id – Aliansi Pemuda Indonesia (APMI) kembali turun ke jalan, menggelar aksi menuntut pengusutan tuntas kasus penyelundupan ratusan kendaraan bodong ke Timor Leste. 31 Juli 2024.

 

Aksi ini menyoroti dugaan kuat PT Meratus sebagai pelaku utama dan keterlibatan oknum di PT Bea Cukai Tanjung Perak dalam jaringan penyelundupan tersebut.

 

Holili, Koordinator Lapangan Aksi APMI, dengan tegas menyatakan bahwa penyelundupan ini merupakan bagian dari praktik penggelapan dan pelanggaran jaminan fidusia atau leasing yang mengalami kredit macet.

BACA JUGA :  Penutupan Sebagian Jalan Raya Darmo untuk Persiapan Hari Juang Polri

 

“Motor-motor tersebut diselundupkan ke Timor Leste melalui jalur ilegal, menyebabkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat,” tegasnya.

 

PT Meratus sebagai perusahaan eksportir, diduga kuat menjadi aktor utama dalam kasus penyelundupan ilegal kendaraan bodong.

 

APMI mendesak tanggung jawab dari perusahaan tersebut. “Ini bukan pertama kalinya PT Meratus terlibat dalam pengiriman ilegal. Sebelumnya, mereka juga menyelundupkan bahan kimia berbahaya (B3) jenis merkuri yang disembunyikan dalam 72 kelapa untuk mengelabui petugas,” ungkap Holili, menyoroti betapa perusahaan ini tampak kebal hukum.

BACA JUGA :  Walikota Surabaya Sahkan “FPK Surabaya” & Resmikan “Rumah Bhineka

 

Dalam aksi ini, APMI juga mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan investigasi khusus terhadap instansi-instansi terkait, terutama Bea Cukai.

 

“Kami menduga bahwa bea cukai mengetahui betul perusahaan- perusahaan eksportir nakal seperti Meratus yang sering memanipulasi dokumen,” lanjutnya.

BACA JUGA :  Gerbang Transisi, Membangkitkan Kembali Kesadaran, Motivasi dan Inspirasi di Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim

 

APMI tidak hanya menuntut pengungkapan secara hukum, tetapi juga penutupan PT Meratus yang dianggap merugikan negara dan membahayakan keamanan masyarakat.

 

“Kami ingin APH atau kepolisian membongkar praktik ilegal tersebut agar tidak dicurigai banyak kongkalikong diwilayah itu,” pungkas Holili.

Baca berita lainnya di Google News atau langsung ke halaman Indeks